Tips Mencari Pengacara Perceraian Yang Profesional dan Amanah

Perceraian adalah salah satu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan pernikahan. Ketika Anda memutuskan untuk berpisah dari pasangan, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Selain tugas-tugas moral, ada hal-hal penting lainnya yang menyertai setiap kasus perceraian, mulai dari distribusi properti, hak asuh anak dan sebagainya.

Peraturan perceraian di Indonesia umumnya ditemukan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan (“UUP”), Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang implementasi UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan (“PP 9/1975”).

Menurut Pasal 38 UUP, perkawinan dapat diakhiri karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 (1) dari UUP menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan sebelum persidangan, setelah pengadilan yang bersangkutan mencoba dan gagal untuk melakukan rekonsiliasi.

Alasan perceraian dibenarkan oleh hukum

Proses perceraian Anda akan diproses oleh pengadilan jika dianggap sesuai dengan ketentuan Pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan (“Hukum Perkawinan”), yang menyediakan:

“Untuk bercerai, harus ada alasan yang cukup mengapa antara suami dan istri mereka tidak akan dapat hidup harmonis sebagai suami dan istri.”

Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 39 (2) UU Perkawinan, disebutkan bahwa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar perceraian adalah:

1. Suatu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, kompak, pemain, dll. yang sulit disembuhkan;
2. Satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain yang bertentangan dengan kehendaknya;
3. Salah satu pihak menerima hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan terjadi;
4. Satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lainnya;
5. Salah satu pihak memiliki cacat atau sakit yang membuat mereka tidak mungkin memenuhi kewajiban pasangannya;
6. Antara suami dan istri, ada perselisihan yang sedang berlangsung dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup kembali secara harmonis dalam rumah tangga.

Hukum perceraian

Perceraian dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu perceraian atau perceraian. Pengacara Perceraian terjadi ketika pasangan mengajukan gugatan cerai di pengadilan karena beberapa alasan, misalnya, ketidakharmonisan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Sementara kematian yang diceraikan dapat terjadi karena pasangannya meninggal.

Perceraian sedang dituntut


Proses perceraian atau perceraian yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah proses yang diprakarsai oleh pasangan atau pengacara mereka di pengadilan yang yurisdiksinya mencakup tempat tinggal terdakwa (pasal 40 UUP, pasal 20 ayat. [1] PP 9/1975).

Untuk pasangan menikah yang beragama Islam, kasus perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang diterapkan berdasarkan Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991. Menurut KHI, perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh istri, seperti yang terkandung dalam seni. 132 par. (1) KHI yang menyediakan:

“Proses perceraian diajukan oleh istri atau surat kuasa di Pengadilan Agama, di mana yurisdiksi berada di kediaman pemohon, kecuali jika istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.”

Proses perceraian dapat diterima jika terdakwa menegaskan atau menunjukkan sikap tidak ingin kembali ke kediaman bersama (pasal 132 para. [2] KHI).

Perceraian perceraian

Karena perceraian diatur oleh Pasal 129 KHI, yang mengatur:

“Seorang suami yang akan menyerah perceraian dengan istrinya mengajukan aplikasi baik secara lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama, yang mengambil tempat tinggal istri, disertai dengan alasan dan meminta pemeriksaan untuk tujuan ini.”

Kesimpulannya, perceraian tidak akan diakui oleh hukum negara kecuali jika diucapkan oleh seorang suami di pengadilan agama. Di sisi lain, jika diucapkan di luar pengadilan agama, perceraian tetap berlaku, tetapi hanya di mata hukum agama. Selain itu, perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak dapat merekonsiliasi kedua belah pihak (suami-istri).

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*